Semarang, 28 Desember 2024 – Penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian publik. Dalam pernyataannya, Hasto menyampaikan penghormatan terhadap keputusan KPK dan menyatakan kesiapan menghadapi konsekuensi hukum. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa komitmen PDI Perjuangan terhadap supremasi hukum kini tengah diuji.
Dalam acara pertemuan terbatas Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Gigih Berani (Bala Gibran) di Semarang, Ketua Bala Gibran, Ellen Kurnialis, menyampaikan analisis kritis terkait sikap partai tersebut. Ellen menyoroti empat poin penting yang menjadi sorotan publik:
- Komitmen Nyata terhadap Hukum Diuji
Ellen menyatakan bahwa penghormatan terhadap keputusan KPK tidak cukup hanya melalui retorika. “Sikap kooperatif selama proses hukum adalah ujian sebenarnya. Ini yang harus ditunjukkan baik oleh Hasto Kristiyanto maupun PDI Perjuangan,” ujar Ellen. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik bahwa partai benar-benar mendukung pemberantasan korupsi, bukan hanya sekadar menjaga citra politik. - Supremasi Hukum: Klaim atau Realitas?
Sebagai partai yang sering menyuarakan pentingnya supremasi hukum, PDI Perjuangan diharapkan mampu memberikan bukti nyata. Ellen menegaskan, “Langkah seperti menonaktifkan jabatan strategis anggota yang tersangkut kasus hukum adalah bentuk konkret. Selain itu, partai harus memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan.”
Publik, lanjutnya, akan terus memantau sejauh mana PDI Perjuangan mampu menerjemahkan narasi supremasi hukum ke dalam tindakan nyata. - Risiko Kriminalisasi: Narasi atau Pengalihan?
Hasto Kristiyanto sempat mengaitkan penetapannya sebagai tersangka dengan risiko yang dihadapi akibat mengkritik kekuasaan. Namun, Ellen menilai bahwa narasi ini berpotensi menjadi pengalihan perhatian dari inti persoalan hukum. “KPK menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti, bukan karena keberpihakan politik,” tegas Ellen. Framing kriminalisasi dinilai berisiko melemahkan kepercayaan terhadap independensi KPK. - Tanggung Jawab Partai sebagai Pilar Demokrasi
Sebagai partai besar yang menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga integritasnya. Ellen menyerukan agar partai bersikap tegas terhadap anggota yang terlibat kasus hukum. “Jika supremasi hukum benar-benar dijunjung, maka tindakan disiplin terhadap anggota yang tersangkut kasus adalah keharusan,” tambahnya.
Menurut Ellen, langkah ini tidak hanya akan memperkuat integritas partai tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap PDI Perjuangan.
Publik Menanti Tindakan Nyata
Pernyataan Ellen Kurnialis yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mendapat apresiasi luas dari peserta acara dan masyarakat yang mengikuti perkembangannya melalui media sosial. Banyak yang sepakat bahwa retorika tanpa aksi nyata hanya akan memperburuk citra partai di mata publik.
“Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal konsistensi partai dalam menjalankan nilai-nilai hukum dan demokrasi,” tutup Ellen.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, langkah PDI Perjuangan dalam merespons kasus ini akan menjadi sorotan nasional. Akankah mereka mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap supremasi hukum? Atau sebaliknya, terjebak dalam retorika yang mengaburkan inti persoalan? Publik terus menanti jawabannya.
No comment